Peringati Hakordia 2025, ASDP Kukuhkan Tata Kelola Bersih dan Perjalanan Layanan Publik yang Terpercaya

LAMPUNG SELATAN – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember menjadi momentum penting bagi ASDP untuk menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas. Bagi ASDP, integritas bukan jargon, melainkan prinsip fundamental yang menuntun seluruh proses layanan agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menegaskan, bahwa komitmen antikorupsi merupakan bagian esensial dari tugas perusahaan sebagai BUMN yang mengemban amanah publik.

“Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat luas, kami memastikan setiap proses berjalan tanpa korupsi dan berpijak pada nilai transparansi serta akuntabilitas. Integritas harus tercermin dalam tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya.

Menurut Heru, integritas hanya dapat terwujud apabila, nilai tersebut menjadi budaya yang hidup dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan. Pada tahun buku 2024, ASDP memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Standar regional ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pengelolaan risiko yang sistematis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta perlindungan pemangku kepentingan. Implementasi ACGS menjadi langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik.

“Penerapan ini menegaskan bahwa ASDP terus bergerak menuju tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan berkelas internasional. Komitmen tata kelola tersebut diperkuat dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 2025 yang menjadi acuan seluruh unit kerja. Melalui standar internasional ini, ASDP memastikan setiap proses—termasuk pelayanan, operasi, dan pengadaan—dilaksanakan secara disiplin, menghindari konflik kepentingan, serta memenuhi prinsip kehati-hatian. Sistem ini juga menjadi instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyuapan, sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan mandat BUMN secara bersih dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Upaya memperkuat integritas perusahaan juga diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Oktober 2025, ASDP menjadi BUMN pertama yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha yang diselenggarakan KPK. Plt.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menegaskan, bahwa langkah ASDP memperkuat tata kelola perlu terus diarahkan pada perbaikan sistem yang berkelanjutan.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan perbaikan sistem yang saat ini berjalan di ASDP agar tidak ada kendala. Pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi apakah langkah yang ditempuh sudah cukup atau perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ASDP akan menjadi rujukan penting bagi BUMN lain dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi. Aminudin juga menyampaikan bahwa pencegahan korupsi hanya dapat dicapai melalui sistem yang kuat dan pengawasan yang konsisten.

“Kami fokus pada sektor prioritas dan lembaga yang memiliki potensi risiko tinggi. Tujuannya jelas, memastikan tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang berulang. Karena itu, kolaborasi dengan ASDP sangat penting agar setiap kebijakan tepat sasaran dan menutup celah penyimpangan,” tutupnya. (*)