Mas Botok Klarifikasi Forum Rakyat Pati Bukan Bagian Dari AMPB
DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, memberikan klarifikasi tegas terkait audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati dengan pimpinan DPR RI pada Senin (24/8/2026).
Mas Botok menegaskan, perwakilan warga Pati yang masuk ke Gedung DPR RI dan mengikuti audiensi bersama pimpinan dewan tersebut, bukanlah bagian dari kelompok AMPB yang dipimpinnya. Menurut dia, kedatangan forum tersebut berlangsung secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan massa AMPB yang sejak awal berada di luar gerbang Gedung DPR RI.
“Saya tidak mengetahui identitas orang-orang yang masuk dan mengikuti audiensi tersebut. Mereka bukan bagian dari kelompok kami, dan tidak ada koordinasi sebelumnya dengan AMPB,” tegas Mas Botok.
Ia menjelaskan, ketika audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati berlangsung di dalam gedung, massa AMPB yang sebenarnya tetap berada di luar gerbang DPR RI. Mereka terus menyampaikan aspirasi secara damai sesuai agenda perjuangan yang telah ditetapkan.
Mas Botok juga menegaskan bahwa AMPB sejak awal membuka ruang komunikasi dengan pimpinan DPR RI. Bahkan, pihaknya sengaja mendirikan posko di kawasan sekitar Senayan agar pimpinan DPR dapat dengan mudah menemui maupun mengundang perwakilan AMPB untuk berdialog mengenai tuntutan yang mereka bawa.
Namun hingga audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati berlangsung, menurut Mas Botok, belum ada mediasi, pendekatan, maupun undangan resmi dari pimpinan DPR RI kepada perwakilan AMPB.
“Kami sangat mengedepankan komunikasi. Posko kami juga sengaja berada di sekitar Senayan supaya kalau pimpinan DPR ingin berdialog, kami siap. Tetapi sampai audiensi itu berlangsung, belum ada undangan atau komunikasi resmi dengan AMPB,” ujarnya.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa seluruh kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Pati dan diterima pimpinan DPR RI, memiliki agenda yang sama dengan AMPB.
Mas Botok menyebut terdapat perbedaan mendasar dalam fokus gerakan. Forum Komunikasi Rakyat Pati dalam audiensinya membawa isu kondusivitas daerah, serta meminta aparat menindak kelompok yang dinilai membuat keresahan.
Sementara itu, AMPB tetap berpegang pada agenda utama yang telah mereka tetapkan. Pada puncak aksi yang dijadwalkan berlangsung Kamis (27/8/2026), AMPB akan mengawal dan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selain itu, AMPB juga membawa tuntutan terkait pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Mas Botok menegaskan, aksi tersebut akan tetap diarahkan sebagai penyampaian aspirasi secara damai dengan mengedepankan komunikasi dan ketertiban.
“Agenda kami jelas. Kami datang untuk menyampaikan tuntutan dan mengawal isu yang menjadi perhatian AMPB. Karena itu, jangan sampai kelompok lain yang datang tanpa koordinasi kemudian dianggap sebagai bagian dari AMPB,” katanya.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa AMPB memiliki struktur, massa, serta agenda perjuangan sendiri dalam menyampaikan aspirasi di Jakarta.
( Sumber : BSN/FB Fakultas Hukum “Berita Seputar Nusantara )
