Breaking News
light_mode
Beranda » Nusantara » Arsip "DKI Jakarta"

DKI Jakarta

Wamendagri Ribka Haluk: Kemendagri Dukung Digitalisasi Penyaluran Bansos Di 40 Daerah Percontohan

Wamendagri Ribka Haluk: Kemendagri Dukung Digitalisasi Penyaluran Bansos Di 40 Daerah Percontohan

  • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
  • account_circle Beni Sarbini
  • visibility 20
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID-Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di 40 wilayah percontohan (piloting) pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk menciptakan transparansi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan […]

Triga Lampung Bongkar Gurita Politik Gula: Dari Skandal Zarof Ricar hingga Perampokan Aset Negara dan Tanah Rakyat

Triga Lampung Bongkar Gurita Politik Gula: Dari Skandal Zarof Ricar hingga Perampokan Aset Negara dan Tanah Rakyat

  • calendar_month Sel, 3 Feb 2026
  • account_circle Dona Setiawan
  • visibility 23
  • 0Komentar

  DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Triga Lampung(DPP Akar , DPP Pematank, Kramat )kembali mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (03/02/2026), untuk menagih janji keadilan dan penegakan hukum atas dugaan kejahatan terstruktur yang melibatkan korporasi gula raksasa PT Sugar Group Companies (SGC).   Kedatangan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap bahwa pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) […]

Triga Lampung Datangi Kemenhan: Ukur Ulang Eks HGU SGC atau Konflik Agraria Terus Menyala

Triga Lampung Datangi Kemenhan: Ukur Ulang Eks HGU SGC atau Konflik Agraria Terus Menyala

  • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
  • account_circle Dona Setiawan
  • visibility 21
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Organisasi masyarakat Triga Lampung mendesak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk segera melakukan ukur ulang dan mengembalikan tanah rakyat pada lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung. Desakan itu disampaikan langsung di kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Senen (2/2/2026) HGU perkebunan tebu PT […]

BGN Peringatkan SPPG : Jangan Tolak Bahan Pangan UMKM , Petani dan Peternak Lokal Untuk MBG !

BGN Peringatkan SPPG : Jangan Tolak Bahan Pangan UMKM , Petani dan Peternak Lokal Untuk MBG !

  • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
  • account_circle Dona Setiawan
  • visibility 30
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagi SPPG yang menolak pasokan bahan pangan dari UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditindak tegas. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang […]

Pemerintah Resmi Cabut HGU PT SGC dkk Seluas 85244 Hektare di Lampung

Pemerintah Resmi Cabut HGU PT SGC dkk Seluas 85244 Hektare di Lampung

  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • account_circle Dona Setiawan
  • visibility 20
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta,—Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI Angkatan Udara (TNI AU), dan Aparat Penegak Hukum secara resmi mengumumkan pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare yang berlokasi di Lampung. Hal itu disampaikan setelah berlangsungnya Rapat Koordinasi instansi terkait pada Rabu 21 Januari 2026 […]

KPK Tangkap Kepala Daerah, Kemendagri Jamin Pelayanan Publik Tetap Berjalan

KPK Tangkap Kepala Daerah, Kemendagri Jamin Pelayanan Publik Tetap Berjalan

  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • account_circle redaksi
  • visibility 20
  • 0Komentar

Demokratis.ID – jakarta –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati dan Kota Madiun tetap berjalan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan kedua kepala daerah sebagai tersangka dan penahan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Kemendagri telah mengambil langkah cepat dan mengukur sesuai ketentuan peraturan-undangan untuk […]

Kemendagri Percepat Penyaluran Bantuan Pasca-Bencana di Sumatra

Kemendagri Percepat Penyaluran Bantuan Pasca-Bencana di Sumatra

  • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
  • account_circle redaksi
  • visibility 21
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong percepatan penyaluran bantuan pascabencana bagi masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan agar bantuan dapat segera diterima secara tepat sasaran serta mendorong pemulihan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana Wilayah […]

Komisi V DPR Desak Audit Kelaikan udara Pesawat ATR 42-500

Komisi V DPR Desak Audit Kelaikan udara Pesawat ATR 42-500

  • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
  • account_circle redaksi
  • visibility 17
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – JAKARTA – Komisi V menyoroti hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Sorotan Komisi V DPR RI ini khususnya menyangkut pengawasan kelaikudaraan pesawat di Indonesia, khususnya armada dengan usia operasional panjang. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta […]

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Perubahan Besar dalam Hukum Pidana Indonesia

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Perubahan Besar dalam Hukum Pidana Indonesia

  • calendar_month Ming, 4 Jan 2026
  • account_circle Dona Setiawan
  • visibility 25
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta — Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini membawa sejumlah perubahan penting dalam aturan pidana maupun mekanisme penegakan hukum di Indonesia.   Dalam KUHP baru, terdapat pengaturan terkait aktivitas demonstrasi di ruang publik, pasal penghinaan terhadap Presiden dan […]

Arahan Persiden BNPB Kerahkan 300 Personel, Tangani Banjir dan Longsor di 3 Provinsi

Arahan Persiden BNPB Kerahkan 300 Personel, Tangani Banjir dan Longsor di 3 Provinsi

  • calendar_month Kam, 18 Des 2025
  • account_circle redaksi
  • visibility 39
  • 0Komentar

DEMOKRATIS.ID – Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat terdampak bencana alam. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), langkah cepat dan terkoordinasi segera dilakukan untuk menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Hanya satu hari setelah bencana terjadi, BNPB telah berada di lokasi terdampak dan langsung membentuk […]

expand_less