Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Kaget Temukan Puskesmas Tak Layak, Soroti Prioritas Anggaran
DEMOKRATIS.ID – BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengaku terkejut saat melakukan monitoring ke sejumlah puskesmas di Kota Bandar Lampung, Selasa (7/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan beberapa fasilitas kesehatan dengan kondisi bangunan yang dinilai belum memadai.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian berada di Puskesmas Pinang Jaya. Saat meninjau langsung lokasi, Asroni melihat kondisi gedung yang cukup memprihatinkan, mulai dari dinding bangunan yang mengelupas hingga sejumlah bagian fisik gedung yang mengalami kerusakan.
“ Saya cukup terkejut karena masih ada fasilitas kesehatan di Kota Bandar Lampung dengan kondisi seperti ini. Meski berada di wilayah perbatasan, seharusnya tetap mendapatkan perhatian yang serius,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pihaknya dan meminta Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh serta percepatan perbaikan, terutama pada aspek infrastruktur bangunan puskesmas.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kota tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan nyaman sebagaimana warga di kawasan pusat kota.
“ Walaupun Puskesmas Pinang Jaya berada di daerah perbatasan, pemerintah kota tetap wajib memastikan kenyamanan layanan kesehatan bagi masyarakat setempat,” tegas Asroni.
Selain persoalan fisik bangunan, Asroni juga menyoroti masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Ia menyebut kebutuhan dokter, tenaga gizi, hingga petugas kesehatan lingkungan masih belum terpenuhi secara maksimal.
“ Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap mutu pelayanan. Jangan sampai masyarakat tidak memperoleh pelayanan optimal karena keterbatasan tenaga medis,” katanya.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih cermat dalam menentukan penggunaan anggaran, khususnya pada sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, kebijakan pemberian hibah oleh instansi pemerintah perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan kebutuhan yang sifatnya mendesak.
“ Pemberian hibah harus melihat kondisi keuangan daerah. Tentukan mana yang benar-benar menjadi prioritas dan kewajiban pemerintah kota,” ujarnya.
Dalam rangkaian monitoring tersebut, ia turut meninjau beberapa fasilitas kesehatan lain, di antaranya Puskesmas Beringin Raya, Puskesmas Induk Kemiling, Puskesmas Segala Mider, serta puskesmas pembantu di wilayah Sumber Agung dan Maruja.
Kegiatan monitoring ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, mengingat puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
(Red)
