Pemprov Lampung Buka PKN Tingkat II Angkatan XXIV, Cetak Pemimpin Birokrasi Adaptif Berbasis Lingkungan
DEMOKRATIS.ID – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026. Pembukaan dilakukan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung di Gedung Pusiban, Selasa 14 Juli 2026.
Pelatihan dengan tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan” ini diikuti 47 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, dan perwakilan kementerian. Kegiatan akan berlangsung hingga 13 November 2026.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Marindo, ditegaskan bahwa kapasitas ASN harus diperkuat di tengah disrupsi global, perubahan iklim, dan tingginya ekspektasi publik. Birokrasi saat ini dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang inovatif.
“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman membaca perubahan, serta keberanian menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, arah pembangunan daerah harus sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan daerah kini tidak lagi diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan aparatur menjaga ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Tema lingkungan dalam PKN ini dijabarkan ke dalam tiga pilar strategis. Pertama, kepemimpinan adaptif untuk mengakselerasi tata ruang berwawasan lingkungan. Kedua, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran. Ketiga, peningkatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Pada kesempatan yang sama, Marindo menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai penyelenggara diklat tingkat nasional.
Pemprov Lampung juga menitipkan lima pesan kepada peserta. Salah satu penekanan penting adalah agar proyek perubahan yang disusun selama pelatihan benar-benar diimplementasikan.
“Pastikan setiap aksi perubahan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Isu Lingkungan Jadi Isu Pembangunan
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Army Winarty, menegaskan isu lingkungan ekologis tidak bisa lagi hanya menjadi urusan dinas teknis.
“Lingkungan hidup hari ini adalah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan,” kata Army.
Mengacu data Organisasi Meteorologi Dunia dan visualisasi bencana nasional, Indonesia menghadapi dampak nyata perubahan iklim. Mulai dari lonjakan suhu ekstrem, fluktuasi curah hujan, hingga degradasi wilayah pesisir. Kondisi ini menekan ketahanan pangan dan kelompok rentan.
Karena itu, penanganan bencana tidak boleh sebatas respons darurat. Penanganan harus masuk ke dalam arsitektur kebijakan strategis berbasis data.
Army mencontohkan perbedaan penyelesaian masalah teknis dan tantangan adaptif. Perbaikan drainase adalah teknis. Sementara tantangan adaptif menuntut pembenahan tata ruang, pemulihan kawasan resapan, penguatan koordinasi lintas instansi, hingga transformasi budaya masyarakat.
Ia berharap PKN Tingkat II mampu menggeser paradigma aparatur dari sektoral menjadi kolaboratif, dan dari reaktif menjadi antisipatif untuk menghasilkan public value yang tinggi.
“Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang nyaman dengan rutinitas. Pemimpin adaptif adalah yang berani membuang logika kemarin, berani berinovasi, dan siap membentangkan layar transformasi untuk tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan,” tutup Army.
Materi PKN
Kurikulum disusun LAN RI. Cakupannya meliputi pengelolaan diri dan integritas, kepemimpinan strategis dengan muatan digitalisasi dan wirausaha, manajemen strategis sektor publik, hingga aktualisasi proyek perubahan. Penguatan mindset dan tata kelola pemerintahan digital juga menjadi materi dasar wajib. (*)
