96 ASN Pemkot Bandar Lampung Dilantik, Sekda: Stop Pungli dan Percepat Pelayanan
DEMOKRATIS.ID – Bandar Lampung,- Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 96 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mewakili Wali Kota Eva Dwiana, di Aula Semergou, Selasa (28/7/2026).
Pelantikan ini mencakup 28 pejabat administrator eselon III, 19 pejabat pengawas eselon IV, 9 kepala puskesmas, 40 pejabat fungsional, 2 camat, dan 5 lurah.
Dalam arahannya, Sekda Iwan Gunawan menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi memperkuat organisasi pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk menghadirkan inovasi baru, meningkatkan kinerja pelayanan publik, sekaligus mempercepat pembangunan Kota Bandar Lampung,” ujar Iwan.
Ia menekankan tiga hal utama kepada pejabat yang baru dilantik:
1. Adaptasi cepat dan kinerja terukur sesuai tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan.
2. Nol toleransi terhadap pungli. “Saya tidak ingin mendengar adanya keluhan masyarakat terkait birokrasi yang lambat maupun adanya praktik pungli dalam pelayanan,” tegasnya.
3. Menjaga integritas dan sinergi antar SKPD agar program pembangunan berjalan efektif.
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menegaskan akan memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pungli, mulai dari hukuman ringan hingga berat sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan dugaan praktik pungli melalui Inspektorat Kota Bandar Lampung agar dapat segera ditindaklanjuti.
Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung, Zulkifli, menambahkan bahwa mutasi dan promosi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sekaligus memperkuat organisasi di sejumlah perangkat daerah.
Dengan pelantikan ini, Pemkot menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, kebersihan kota, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
