Prabowo Pimpin Rakor Karhutla di Riau, Perintahkan Pencegahan Permanen
DEMOKRATIS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto langsung memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setibanya di Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin, 24 Agustus 2026.
Pesawat kepresidenan yang membawa Kepala Negara mendarat di Lanud Roesmin Nurjadin sekitar pukul 10.45 WIB. Presiden disambut oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Dari Lanud, Presiden menumpang kendaraan taktis Maung MV produksi PT Pindad menuju Posko Aju untuk mendengarkan paparan kondisi terkini karhutla di Riau.
Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, unsur pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, dan BPBD.
“Telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta dari pimpinan daerah, Gubernur, PLT Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya,” ujar Teddy.
Dalam paparannya, Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa karhutla di Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat.
Per 23 Agustus 2026, tercatat 306 hotspot terdeteksi di wilayah Riau. Saat ini masih terdapat 7 titik api aktif yang tersebar di 4 kabupaten: 1 titik di Pelalawan, 2 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Indragiri Hulu, dan 2 titik di Kampar.
Presiden menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan tuntas.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” tegas Teddy.
Selain fokus pada pemadaman, Presiden juga menginstruksikan penguatan sistem pencegahan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Gubernur, Pangdam, dan Kapolda, harus berjalan solid.
“Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” pungkas Teddy.
