Panas! Netanyahu Gugat Hasil Pemilu Israel, Eks Panglima IDF: Dia Sadar Sudah Kalah!
TEL AVIV, DEMOKRATIS.ID – Persaingan politik Israel memanas setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Partai Likud menggugat hasil pemilu Knesset. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot menilai langkah tersebut sebagai upaya mengingkari suara rakyat.
Mantan Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu menegaskan, upaya Netanyahu mempersoalkan hasil pemungutan suara pekan lalu telah gagal.
“Hanya seseorang yang menyadari bahwa dia telah kalah, akan siap melancarkan kampanye delegitimasi kasar seperti itu, bahkan dengan mengorbankan kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” tulis Eisenkot melalui akun X, dikutip Selasa (3/11/2026).
Ia menyebut upaya menggugat hasil pemilu, mencemarkan nama baik komunitas tertentu, hingga mendorong pemungutan suara ulang sebagai langkah yang tidak berhasil.
Eisenkot juga meyakini tidak akan ada pemilu lanjutan. Menurut dia, pemerintahan baru Israel masih dapat dibentuk tanpa melibatkan kelompok sayap kanan yang selama ini mendukung Netanyahu.
Netanyahu Tuduh Qatar Campuri Pemilu Israel
Polemik bermula setelah Netanyahu bersama Partai Likud menuduh Qatar melakukan campur tangan dalam pemilu Israel. Doha dituding mendanai upaya meningkatkan partisipasi pemilih Arab. Langkah tersebut, menurut Likud, berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara.
Partai Likud mengklaim memiliki rekaman dan materi yang menunjukkan dugaan praktik suap. Mereka menyebut uang tunai dan voucher bahan bakar ditawarkan sebagai imbalan untuk memperoleh suara. Namun, Likud belum memublikasikan bukti secara terbuka untuk mendukung tuduhan tersebut.
Pemerintah Qatar membantah keterlibatan dalam pemilu Israel. Doha menyebut tuduhan itu sebagai kampanye hoaks yang bertujuan menyeret Qatar ke dalam konflik politik domestik Israel.
Pemimpin partai Arab Joint List, Mansour Abbas, juga membantah tuduhan bahwa partainya menerima dana asing untuk memengaruhi hasil pemilu.
Tak Ada Blok yang Raih Mayoritas Knesset
Hasil pemilu Knesset menunjukkan blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi parlemen. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi. Partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.
Perolehan tersebut membuat tidak satu pun blok utama mencapai ambang mayoritas, yakni 61 kursi. Situasi ini memunculkan kebuntuan politik dalam pembentukan pemerintahan baru Israel.
Eisenkot menyambut pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Pusat Israel, Hakim Noam Sohlberg, yang menegaskan integritas proses pemungutan suara.
Ia meminta publik tidak terpengaruh oleh manuver politik setelah pemilu.
“Abaikan kebisingan latar belakang dan manuver politik yang berubah setiap jam. Rakyat adalah penguasa, dan mereka telah berbicara: Pemerintah yang gagal tidak mendapat dukungan mayoritas dan telah kalah dalam pemilu,” ujarnya.
Meski demikian, pembentukan pemerintahan baru masih menghadapi tantangan. Oposisi belum satu suara mengenai kemungkinan menggandeng partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan tanpa Netanyahu.
Dengan tidak adanya blok yang menguasai 61 kursi, negosiasi lintas partai akan menentukan arah pemerintahan Israel berikutnya.(DMI)
